materi kuliah sosiologi hukum

MATERI KULIAH SOSIOLOGI HUKUM

NIM 080710101123

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

Mazhab: hokum bertujuanuntukmencapaiketertibandankeadilan (hokum bersifat anti perubahan

Ditolakolehmazhabunpad

Hokum dapatmerubahsikapdancaraberpikiranggotamasyarakat (hokum selalumengikutiperubahan)

Pandangan yang menggabungkanpandangan normative dansosiologisdalampembinaan hokum

PidatoPresidensoeharto:

• Hokum tidakbolehdipergunakanuntukmempertahankan status-quo (anti perubahan) -1975
• Hokum yang dibentukharusmemperhatikananasir-anasirsosiologis -1979

SosiologiHukumKelahirannyadipengaruhiolehdisiplinilmu:

• Filsafat hokum
• IlmuHukum
• Sosiologi

1.     FilsafatHukum

·         AliranPositivisme (hanskelsen)-stufenbau des Recht: hokum bersifathirakris (hokum tidakbolehbertentangandenganketentuan yang lebihatasderajatnya)

·         Mazhabsejarah (carl von savigny) : Hukumitutidakdibuat, akantetapitumbuhdanberkembangbersama-samadenganmasyarakat (volksgeist)

·         Aliran utility (Jeremy bentham) :Hukumituharusbermanfaatbagimasyarakat, gunamencapaihidupbahagia.

·         Aliran sociological Yurisprudence (eugenehrlich) : hokum yang dibuat, harussesuaidengan hokum yang hidup di dalammasyarakat (living law).

·         Aliran pragmatic legal realism (roscoe Pound) : “law as a tool of social engineering”.

1.     Ilmu hokum

Ilmu hokum yang menganggap hokum sebagaigejala social banyakmendorongpertumbuhansosiologi hokum.Berbedadenganhanskelsen yang menganggap hokum sebgaigejala normative dan hokum harusdibersihkandarianasir-anasirsosiologis (non-yuridis)

2.    Sosiologi

·         Emile Durkheim, dalamsetiapmasyarakatselaluada: pertama, solidaritasmekanis: (terdapatdalammasyarakatsederhana ; hokum bersifatrepresif ; pidana). Kedua, solidaritasorganis (terdapatdalammasyarakat modern ; hokum bersifatrestitutif ; perdata)

·         Max weber, dalam hokum terdapat 4 tipe ideal: pertama, irasional formal. Kedua, irasionalmateril. Ketiga, rasional formal (dalammasyarakat modern denganmendasarkankonsep-konsepilmu hokum). Keempat, rasionalmateril.

SosiologihukumPengertian

• Soerjonosoekanto, sosiologi hokum merupakansuatucabangilmupengetahuan yang antara lain meneliti, mengapamanusiapatuhpada hokum, danmengapadiagagaluntukmentaati hokum tersebutserta factor-faktor social lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokoksosiologi hokum)
• Satjiptorahardjo, sosiologi hokum adalahilmu yang mempelajarifenomen hokum denganmencobakeluardaribatas-batasperaturan hokum danmengamati hokum sebagaimanadijalankanoleh orang-orang dalammasyarakat.
• Soetandyowignjosoebroto, sosiologihukumadalahcabangkajiansosiologi yang memusatkanperhatiannyakepadaihwalhukumsebagaimanterwujudsebagaibagiandaripengalamandalamkehidupanmasyarakatsehari-hari. (hukum; paradigm metodedandinamikamasalahnya)
• David n. Schiff, sosiologihukumadalah, studisosiologiterhadapfenomena-fenomenahukum yang spesifikyaitu yang berkaitandenganmasalah legal relation, juga proses interaksionaldan organizational socialization, typikasi, abolisasidankonstruksi social; (pendekatansosiologisterhadaphukum)

Pandangansosiologiterhadaphukum

• Hukummerupakanlembagakemasyarakatan (social institution) yang merupakanhimpunannilai-nilai, kaidah-kaidahdanpola-polaperilaku yang berkisarpadakebutuhan-kebutuhanpokokmanusia

• Hukumadalahsuatugejala social budaya yang berfungsiuntukmenerapkankaidah-kaidahdanpola-polaperikelakuantertentuterhadapindividu-individudalammasyarakat

Yang diselidikidalamsosiologihukum

• Pola-polaperilaku (hukum) masyarakat
• Hubungan timbale balikantaraperubahan-perubahandalamhukumdenganperubahan-perubahan social budaya

Kaidahhukum:hukum yang tertulisdan yang tidaktertulis

• Mengatursegalasegikehidupanmasyarakat
• Aspekhukummerupakan factor yang terpentinguntukdapatmemahamiselukbelukkehidupanmasyarakat
• Jadi, sifathakekatdan system hukummerupakanobjekkajian yang tidakbolehdiabaikanolehparasosiolog yang khususmemusatkanperhatiannyapadastruktur social, perubahan social danbudayadalammasyarakattertentu

SosiologiHukum :ilmu yang mempelajarihubungan timbale balikantarahukumdangejala-gejala social lainnyasecaraempirisanalitis.

Antropologihukum :ilmu yang mempelajaripola-polasengketadanbagaimanpenyelesaiannyapadamasyarakatsederhanadanpadamasyarakat modern.

Psikologihukum :ilmu yang mempelajaribahwahukumitumerupakanperwujudandarijiwamanusia

Sejarahhukum :ilmu yang mempelajarihukumpositifpadamasalampau /hindiabelandahinggasekarang.

Perbandinganhukum :ilmu yang membandingkan system-sistemhukum yang ada di dalamsuatu Negara atauantar Negara.

Paradigmasosiologihukum

Ilmu yang mempelajarihubungan timbale balikantarahukumdangejala-gejala social lainnyasecaraempirisanalitis.cthinteraksihukumdengan:

1.     Kelompok-kelompok social (Tarka, Pramuka, dharma wanita, korpri –anggarandasardan ART)

2.    Lembaga-lembaga social (desa, perkawinan, waris, perguruantinggi- UU Pemda. UU Perkawinan, hukumadat, UU PT)

3.    Stratifikasi (kelas-kelasdalammasyarakat- Psl 27 UUD 1945)

4.    Kekuasaandanwewenang (presiden – UUD 1945)

5.    Interaksi social (perdataasal 1338 BW)

6.    Perubahan-perubahan social (alaminvestasi-lahir UUPMA)

7.    Masalah social (kejahatan,pelacuran,kenakalanremaja- KUHPiddanacaraPidana)

RuangLingkup

1.     Dasar-dasar social darihukum

Cth: HN Indonesia, dasarsosialnyaadalahpancasiladengan cirri-cirinya :gotongroyong, musyawarah, kekeluargaan.

2.    Efek-efekhukumterhadapgejala-gejalasosiallainnya

Cth:

·         UU PMA terhadapgejalaekonomi

·         UU pemiludankepartaianterhadapgejalapolitik

·         UU Hakciptaterhadapgejalabudaya

·         UU PerguruanTinggiterhadappendidikantinggi

KegunaanSosiologiHukum

Memberikankemampuan

1.     Memahamihukumdalamkontekssosialnya, Cth. HK.Waris;

2.    Menganalisadankonstruksiterhadapefektifitashukumdalammasyarakat, baiksebagaisaranapengendaliansosialmaupunsebagaisaranauntukmerubahmasyarakat , Cth. Pungutanresmimenjadipungli

3.    Mengadakanevaluasiterhadapefektifitashukum di dalammasyrakat, berkaitandenganwibawahukum

Objek yang disorotiSosiologiHukum

• Hukumdan system sosialmasyrakat
• Persamaandanperbedaan system-sitemhukum
• Sifat system hukum yang dualitis
• Hukumdankekuasaan
• Hukumdannilai-nilaisosialbudaya
• Kepastianhukumdankesebandingan
• Perananhukumsebgaialatuntukmerubahmasyarakat

Berdasarkanobjek yang disorotitersebutmakadapatdikatakanbahwa:

SOSIOLOGI HUKUM ADALAH ILMU PENGETAHUAN YANG SECARA TERORITIS ANALITIS DAN EMPIRIS MENYOROTI PENGARUH GEJALA SOSIAL LAIN TERHADAP HUKUM DAN SEBALIKNYA

Ada dua model kajiansosiologihukum

1.     Kajiankonvensional

Lebihmenitikberatkanpada control sosial yang dikaitkandengankonsepsosialisasi, yang merupakankonsepdan proses untukmenjadikanparaindividusebagaianggotamasyarakatuntukmenjadisadartentangeksistensiaturanhukum yang berlakudalamtingkahlakudanpergaulansosialnya.

2.    kajiankontemporer

pengkajianterhadapmasalah-masalahyuridisempirisatashukum yang hidupdalammasyarakat yang heterogendanmultikultur

OBJEK YANG DITELITI

Sosiologihukumdapatdibagikedalamtigakelompokberikut:

1.     sosiologihukum yang berobjekanhukum;

sosiologihukum yang mengamatitentanghukumpostif. (pembahasanmengenainilai-nilai), legal oriented

2.    sosiologi yang berobjekanparapelakuhukum;

khususmengamatiparapelakuhukumatauaparatpenegakhukumcth : sikap prejudice dari hakim pidanaterhadapparatersangkaberlainanras.

3.    Sosiologi yang berobjekanpendapat orang mengenaihukum. Objeknyabukanhukum, melainkanpendapattentanghukumVth: bagaimanapengaruhdariperbedaanumur,pendidikan, golonganatau status, dankelassosialdarimasyarakatterhadaptingkatpengetahuanhukum, pendapathukum, dankesadaranhukumdarimasyarakattersebut. Bagaimanpendanganmasyarakatterhadapparapenegakhukum, seperti hakim, jaksadanadvokat, dan lain-lain

Teori-teoridalamSosiologihukum

1.     Teoriklasik

·         Pelopor: eugenehrlich (Austria): konsep “living law” yaknihukum yang hidupdalammasyarakat.

·         Tempathukumdanberkembangnyahukumbukanlahdalamundang-undangataudoltrin (juristic science), melainkandalammasyarakat.

·         Dalamhalini, studitentanghukumdilakukandenganmenganalisishubunganhukumdengankelompoksosialdanmasyarakat.

1.     Teorimakro

·         Pelopor : Max Weber dan Durkheim

·         Intidariteorimakroadalahperlu di dalamiketerkaitanantarahukumdanbidang-bidang lain di luarhukum, sepertiekonomi, politikkekuasaan, danbudaya.

1.     Teoriempiris

·         Pelopor: Donald black

·         Hukumdapatdiamatisecaraeksternalhukum, denganmengumpulkanberbagai data dariluarhukum, yang disebutdenganperilakuhukum (behavior of law), sehinggadapatmemunculkandalil-daliltertentutentanghukum

materi kuliah ilmu negara

MATERI KULIAH ILMU NEGARA

PENULIS TITO ANGGA PRANATA

NIM 080710101123

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

A. Pengertian Ilmu Negara
- Ilmu negara adlh ilmu yg menyelidiki / membicarakan ttg negara.
- Ilmu yg mempelajari, menyelidiki, / membicarakan negara ( Suhino, 1982 : 1 )
- Ilmu yg menyelidiki & mempelajari hal ikhwal & seluk beluk negara ( Dipolo G.S, 1975 : 9 )
- Ilmu pengetahuan yg menyelidiki asas2 pokok & pengertian pokok ttg negara & hukum tata negara ( Moh. Koesnardi, 1985 : 7 )
- Ilmu negara umum adlh cabang penyelidikan ilmu muda, tetapi menurut wujudnya mrpkn suatu cabang yg tua (Krenenburg, 1982 : 9)

B. Objek ilmu Negara
- Diantara ilmu yg berhubungan erat dgn ilmu negara adlh HTN, HTUN, Hk Publik Internasional & Ilmu Politik.
- Keempat ilmu di atas mmliki objek yg Sama yaitu “Negara”
- Perbedaannya :
Dalam HTN & HTUN memandang Negara dlm arti yg “Kongkrit” sedgkn Ilmu Negara memandang negara dlm pengertian yg “Abstrak” yaitu “objek dlm keadaan terlepas dari tempat, keadaan & waktu, jadi tegasnya belum mempunyai objek ttt, bersifat abstrak – umum – universil” ( Suhino, 1982 : 2 )
- Batas2 keempat ilmu di atas adalah sbb :
1. Batas dgn HTN
HTN ada hubungan erat dgn HTN Pemerintahan, keduanya mengenai soal2 kenegaraan. Hasil yg diperoleh oleh ilmu negara digunakan oleh HTN. Ilmu Negara akan dipakai sbg bhn penyelidikan oleh HTN utk menjelaskan bgmn bntk negara itu, shg dpt diimplementasikan dlm praktek HTN;

Rumusan dr Van Vollenhoven :
a. HTN = rangkaian peraturan2 hk yg mndrikn badan2 sbg alat (organ) suatu negara dgn mmbrikan wewenang2 & mmbagi pekerjaan pemerintah kpd alat2 negara baik yg tinggi maupun yg rendah kedudukannya.
b. HTUN = rangkaian ketentuan2 yg mengikat alat2 negara tinggi & rendah, pd waktu alat2 negara itu mulai mjlnkan pkerjaan.

Peraturan HTN sbg kerangka landasan bg berdirinya suatu negara / prturan mgenai “negara yg sdg beristirahat”/tdk bergerak.

2. Batas dgn HTUN
HTUN bicara negara yg berhubungan dgn ketatausahaan negara, yaitu mengenai hub kekuasaan satu sama lain, hub pribadi/ pejabat dgn hkm lainnya khususnya mngenai ssnan tgs, wewenang negara.
HTUN mrpkn cara utk menjlnkan alat2 prlgkapan negara / Mnrt Prof. Oppenheim “negara yg sdg bergerak”

Jadi HTN & HTUN mengenai negara ttt, misalnya HTN Inggris, Indonesia dll

3. Batas dgn Hk Publik Internasional
Dlm Ilmu Negara unsur hk sbg rangkaian kaidah2 tdk sbg unsur mutlak, tetapi dlm Hk Publik Intern unsur kaidah mrkpn unsur yg mutlak.
Hkm publik Internasional pd prinsipnya mgatur hub antara berbagai negara (oknum2 dlm suatu negara) di dunia dgn tujuan utk mengejar keselamatan & tata tertib dlm masy Intrnsional.

4. Batas dgn Ilmu Politik
Ilmu politik menyelediki negara dari sudut kekuasaan. Sejak adanya negara mk disitulah mulai ada kekuasaan utk mengatur negara tersebut. Jd ada hub yg erat antr Ilmu Negara dgn Ilmu Politik.

š Yg diseldiki lbh lanjut dlm Ilmu Negara adlh : (1) Asal mula negara, (2) Hakekat Negara, (3) Bentuk2 Negara.

C. Metode ilmu Negara
1. M. Observatif;
Bekerja dgn mmprhtikan, mnaggapi & mperdlm sesuatunya baik pertumbuhan negara, wilayah, umatnya, & pemerintahannya.

2. M. Komparatif;
Bekerja dgn studi banding antr negara yg satu dgn negara yg lain.

3. M. Dialektis;
Bekerja dgn Dialektika, dgn mgkonfrontasikan, mnguji fakta2, fenomena yg satu dgn yg lain.
Pola ilmu negara ditentukan oleh 2 kerangka yaitu :
a. Kerangka struktural: dsbt sistemetik, menyusun data rencana kerja yg lengkap dgn bahan yg ada, merangkum data, fenomena & persoalannya.
b. Kerangka Susunan fungsional / metodik, taktik kerja yg mntukan cara bgmn mlakukan tugas.

4. M. Psikologis Untuk Menjelaskan Negara;
Karena dua alasan (JJ Van Schmid,1978 :183) :
a. Mmplajri pengaruh pikiran dgn perasaan serta naluri manusia dlm hidup bernegara;
b. Mntukan gejala sosial yg sama sekali baru dlm konteks moralitas susunan negara & masy.

5. M. Hukum Positif Utk Menjelaskan Negara;
Mllui metode ini pr penganut teori kedaulatan negara jg mmbrikan gmbaran mgenai negara hukum, jd utk pemikiran mngenai negara dr sudut ajaran yuridis , diketemukan metode yg sama dgn metode yg dipakai utk mempljari per UU an.

6. M. Mac Iver
Negara menurut Mac Iver adlh alat masyarakat. Metode yg digunakan bersandar pd sejarah & perbandingan.
ASAL MULA NEGARA

A. Teori-teori Perspektif
1. T. Perjanjian Masyarakat (Kontrak sosial);
Menganggap Perjanjian sbg dasar neg & masy.

2. T. Teokratis;
Negara sbg buatan Ilahi (Tuhan) krn terjadinya atas kuasa & kehendak Tuhan. Hk Tuhan adlh sumber dr segala sumber hukum yg berlaku bg masy.

3. T. Kekuatan;
Mrpkn hasil dominasi dr kelompok yg kuat thdp kelompok yg lemah. Negara terbentuk dgn penaklukan & pendudukan.

4. T. Patriakal dan Matriakal;
Patriakal = Tjdinya negara dr kekuasaan asli kepala keluarga yg pertama kmdian turun-temurun kpd ayah yg tertinggi dr suatu keluarga.
Matriakal = tdk mengenal pria sbg kepala keluarga, sebaliknya garis keturunan ditarik dr garis ibu.

5. T. Organis;
Negara dipersamakan dgn makhluk hidup, manusia / binatang. Negara dipandang sbg organisme, sbg makhluk hidup yg mmpunyai tempat sendiri2 & fungsi sendiri2 pula.

6. T. Daluwarso;
Raja krn daluwarsa mjd pemilik kedaulatan. Di dasarkan ats hk kebiasaan.

7. T. Naturalis;
Negara mrpkn ciptaan alam.

8. T. Idealis (T. Mutlak)
Negara sbg kesatuan yg mistis yg bersifat supranatural. Mrpkn bersifat idealistis krn mrpkn pemikiran ttg negara sbgmn negara itu “seharusnya ada, negara sbg “ide”.

B. Teori Historis / Teori yg Evolusionistis
Menganggap lembaga2 sosial tdk dibuat, tetapi tumbuh scr sosial yg diperuntukan guna mmnuhi kebutuhan2 manusia ... (F. Isjwara, 1980 : 1602)
Hubungan plg kecil adlh keluarga inti (nusleus family), kmdian mmbentuk keluarga besar sprt Clan / marga (bergabung) mmbentuk keluarga besar / desa (bargabung) Desa yg lbh besar = Negara

BAB III.
HAKEKAT NEGARA

A. Hakekat Negara
Istilah negara dr kata2 asing “Staat” (Belanda & Jerman) “State” (Inggris) “Etat”(Perancis). Arti tata negara mrpkn organisasi teritorial suatu bangsa. Negara sbg Organisasi Teritorial :
1. H. J Laski “negara adlh suatu masy yg diintegrasikn krn mmpunyai wewenang yg bersifat memaksa & scr Sah lbh agung dr pd individu / kelompok yg mrpkn bag dr masy;
2. Soenarko “Organisasi masy yg mpy daerah ttt, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya.

Negara dignkn dlm pengertian Kekuasaan Negara :
1. Logemenn “adlh organisasi kekuasaan yg bertuj mengatur masy dgn kekuasaanya”
2. Karl Mark “adlh suatu kekuasaan bg manusia (penguasa) utk menindas kelas manusia yg lain”

Negara sbg Organisasi Masyarakat yg bertuj mengatur & mmlihara masy ttt dgn kekuasaanya. (M. Solly Lubis, 1982 : 26)

Dpt disimpulkan negara : “masyarakat / wilayah yg mrpkn suatu kesatuan politis & didlmya ada aturan2 yg mgikat”

B. Teori Negara

Akar Ideologis
Liberal Marxis
Pra Perang Dunia II T. Negara Formal
T. Negara Kapitalis T. Ngr Marxis Klasik
T. Ngr Bonapartis
Pasca perang Dunia II T. Pluralis
T. Ngr Korporatis T. Ngr Stukturalis
T. Ngr Organis

1. T. Negara Formal;
Yg mliht Ngr sbg lambang formal dgn sdt pandang Normatif & Yuridis.
Fungsi negara = Penjaga tata tertib masy

2. T. Negara Kapitalis Klasik;
Ngr dipandang sbg Organ kemasyarakatan dgn peran yg kecil.
Fungsi = agen Pelayan Sosial kemasyarakatan.
Konsep negara kapitalis mngandung 4 unsur (Anthony G & David H,1987 : 242) :
a. Kekuasaan politik dilarang mengatur produksi mnrt kriterianya sendiri;
b. Kekuasaan politik scr tdk langsung mllui mekanisme pemajakan& ketergantungan pd pasar kapital & Volume akumulasi pribadi;
c. Maka setiap orang mnduduki posisi kekuasaan;
d. Dlm Rezim politik yg demokratis kelompok manapun dpt mmperoleh kontrol terhdp kekuasaan negara.

Negara kapitalis jg mempunayai 15 ciri mnrt (Anthony G & David H,1987 : 252)

3. T. Negara Marxis Klasik;
Ngr dipandang sbg Badan yg tdk mandiri & tdk mmliki kepentingannya sendiri.
Fungsi = Manajer yg mengelola kepentingan kelas Borjuis (pemilik modal)

4. T. Negara Bonapartis;
Ngr tdk dpandang sbg Alat Kelas yg berkuasa & Ngr tdk jg dpandang mnj manajer pengelola kepentngan kaum borjuis. Kaum buruh yg menang.
Fungsi = Alat dr sistem Kapitalis.

5. T. Negara Pluralis;
Ngr sbg Alat yg Netral dr faktor2 sosial politik yg mneguasai / mmpengaruhi Ngr.

6. T. Negara Korporatis;
Ngr sgb Pertemuan antr faktor kemandirian Ngr2 dikendalikn dgn partisipasi masyarakat. = terbentuk klmpk Oligarki = perwakilan = elitis.

7. T. Negara Strukturalis;
Ngr mmliki kemandirian scr relatif (teori otonomi relatif Ngr). Kemandirian ini lahir sbg produk konfigurasi struktural masy, bkn dr ngr sndr yg mmbentuk.

8. T. Negara Organis.
Ngr mmiliki kemndirian yg besar.Ngr bkn pencerminan tuntutan & kep masy. Ngr ada utk Rakyat = totaliterisme

BAB IV.
TUJUAN NEGARA

A. Montesqieu;
Tuj utama Ngr= Kemerdekaan & khdupn warganeg yg aman & sentosa. Muncul Trias politica .

B. Teori Lord Shang;
Tuj Ngr = Kekuasaan yg sebenar2nya, shg prlu dibentuk militer yg kuat.
Kebudayaan = mrugikan bg Ngr. Mnurtnya Jk Ngr trdpt “Ten Evils” : Adat, Musik, Nyanyian, riwayat, Kebaikan, Kesusilaan, Kewjibn persaudaraan, Kejujuran, Sofisme & Filsafat mk Raja tdk dpt mgerahkan tenaga Rakyat = lemah.

C. Teori Nicollo Mchiavelli;
Tuj utama Ngr = Kemakmuran rakyat & Kesejahteraan Ngr & Rakyat. Maka mnrtnya Suatu Pemerintahan hrs keras, kejam & hrs mmpergunakan Cara Apa Sj utk mmpertahankan diri, kalau perlu dgn penipuan & pemungkiran janji2 trhdp Rakyat.

D. Aristoteles;
Tuj utama Ngr Tdk hanya Tunggal, tapi braneka. Hakekat tuj Ngr Mnrt Aristoteles= Ngr itu mnjamin Kbaikn hidup pr wrga negnya. Dpt dcpai klu Keadilan mjd dsr plksnaan stiap pemerintahan.

E. Teori Dante Alleghire;
Mnciptakn Perdamaian Dunia, ini dpt dcapai dg jln mnciptkn UU yg mengatur bg sel umat mnusia dtangan 1 orang sj.

F. Teori Immanuel Khan;
Menegakkan Hak & Kebebasan Wrga Ngr. Hakekat tuj Ngr= brarti mmlhara hak & kemrdkaan wrga negnya dg mmbntuk & mmlhara hukum.
Mnrtnya ada 2 bentu Ngr :
1. Mnrt Forma Empiri (siapa yg mmrintah)
a. Aristokrasi;
b. Otokrasi;
c. Demokrasi.
2. brdasar Forma Regimanis (cara mmrintah)
a. Republik;
b. Despot

G. Tuj Negara Menurut Kaum Sosialis;
Mmberikn kbhagiaan yg sbesar2nya & Merata bg stiap Mnusia. Dgn Jln mngubah prekonomian Liberal mjd Kkeluargaan di bwh pmpinan Neg = alat2 produksi & distribusi yg pnting yg mnguasai hidup orang banyak hrs dimiliki oleh Ngr.

H. Tuj Negara Menurut Kaum Kapitalis;
Kebahagiaan semua orang hanya akan trcapai jk tiap2 orang tlh mncpai kbahagiaannya sendiri2 = pola hdup Bebas (liberal)

I. Teori Theokratis;
Utk mcapai khidupan yg aman tentram dg Taat kpd Tuhan. Pemimpin Ngr mjlankan kekuasaan Tuhan yg diberikan kepadanya... .(R. Naning,1982 : 34)

J. Teori Negara Kesejahteraan.
Mwujudkn kesejahteraan umum, Ngr dpandang sbg alat belaka yg dbentuk manusia utk mncpai tuj brsma yaitu masy bhgia, makmur & brkeadilan sos.

BAB V
JENIS DAN BENTUK NEGARA

C. Jenis Negara
1. N. Jajahan;
Dmn kekuasaan dipegang oleh Bangsa Asing.

2. N. Feodal;
Asasnya=asas ktidksamaan wrga negrnya. Smua orang dinilai mnrt kdudukn, gol, lapisan/kasta ttt. (Franz Magnis Suseno,1986 ::26)

3. N. Agama;
Ngr diatur mnrt hk agama ttt.

4. N. Liberal;
Mnmptkn Mrtabat mnsia didlm kmrdkaannya. Nilai trtinggi= Kbebasan Individu.

5. N. Komunis; Ngr yg :
a. Brdsrkn ideologi Marxisme–Leninisme,: brsifat Materialis,Ateis,& Kolektivistik;
b. Sistem kekuasaan 1 partai / sel masy;
c. Ekonomi komunis bersifat Etatis.
(Franz Magnis Suseno, 1986 : 30)
6. N. Kota;
Klmpok eko mmbangun desa2 (bergabung) = Kota Mandiri yg bsar lahir (mmbntuk) Pmerinthn otonom = prkemb eko jg smkin maju.

7. N. Kebangsaan (nations state)
Sbg suatu prsekutuan brsma dmn khidupn rakyat sprti pd khidupan polis.
Bangsa = kesatuan dr sklompk mnusia yg mmlki bbrp ksamaan kmauan utk hidup brsm, jg adat istiadat, mmliki prsman sjarah& cita2 yg sm.

8. N. Islam;
Ngr Islam bersumber dr 3 Jurusan :
a. Teori yg muncul dgn mngacu pd Teori ttg khilafah yg timbul dr realitas sejarah stlh Nabi Muhammmad SAW wafat;
T. Khilafah : mmbentuk lembg kekuasaan yg dsbt Ngr Kota = Madinah (Ngr yg Ideal)
Dlm Ngr Islam rakyat mmiliki 2 hak :
1. Hak utk mmbuat konstitusi;
2. Hak utk mmilih Kpl Ngr
(Ahmad Syafii Maarif, 1985 : 135)
mnrtnya kedaulatan tertinggi di tngn Rakyat & Legislator trtinggi di tngn Tuhan.
b. Teori yg bertolak dr teori immamah tg berkmbang di lingkungan Syiah;
c. Teori yg berkembang dr teori Pemerintahan.

Mnrt Agus Triyanta (2002:169) Alasan di dlm agama Islam ttg perlunya penegakkan Ngr dlm Islam yaitu alasan Khilafah fil ardh (Allah mnciptakan mnusia agar mnjd Khalifah) & Penegakkan Hukum (mmiliki 2 konsekuensi : 1. Tuhan mmlihara alam semeste, mk mnusia hrs Taqwa. 2. Hak utk mengadili di Tangan Allah)

9. N. Modern.
Yaitu Ngr hukum yg brsifat Demokratis & mngusahakn keadilan sos bg slrh rakyat.
Dr segi Moral politik perlunya Ngr Brdsrkn Hk :
a. Kepastian hk;
b. Tuntutan perlakuan yg sama;
c. Legitimasi Demokrasi;
d. Tuntutan akal budi.
(Franz Magnis Suseno, 1987 : 295)

Ada 3 legitimasi bg sbuah kekuasaan :
a. Legitimasi religius;
b. Legitimasi Eliter;
c. Legitimasi Demokratis
(Franz Magnis Suseno, 1987 : 282)

D. Bentuk Negara
1. N. Kesatuan / Unitaris
Mnrt CF. Strong Ngr Kesatuan adlh bentuk Ngr dmn wewenang legislatif trtinggi dpusatkan dlm satu bdn legislatif nasional / pusat.
Kekuasaan trletak pd pmerintah Pusat bkn pd pemerintah daerah.
Hakekatnya ; kekuasaan tdk terbagi.
Tdk ada negara di dlm negara, jd hanya ada 1 pemerintah pusat.
Ngr kesatuan adlh Ngr yg brsusunan tunggal.Ngr yg hny trdr dr 1 Ngr sj, 1 pemerintahan, 1 Kpl Ngr & 1 Legislatif utk sel kawasan Ngr. (Hassan Suryono, 2000:55)

2. N. Serikat / N. Federasi
Adlh suatu Ngr yg mrpkn gabungan dr pd bbrapa Ngr2 bagian dr Ngr serikat itu (CST. Kansil,1992:54)
a. Perbedaan Negara Kesatuan & N. Federal
b. Perbedaan N. Serikat dgn Perserikatan Negr.

3. N. Dominion
Ngr bekas jajahan inggris yg tlh merdeka & berdaulat, tp msh mngakui raja Inggris sbg rajanya & trgabung ikatan “The British Commonwealth of Nations” (Ngr2 prsmakmurn)
Ex : India, Malaysia, Kanada.

4. N. ProtektoratNgr yg berada dibwh lindungan Ngr Lain, bukan sbg subyek Hukum Inter.
Ex : Monaco
5. N. Uni
Adlh 2 Ngr / lbh yg merdeka & brdaulat mpy 1 Kpl Ngr yg sama. Ada 2 jenis Uni :
a. Uni Riil / nyata :
Trjd apbila Ngr2 trsbt mpy alat prlengkapan Ngr bersama yg tlah ditentukan & dibentuk = persatuan yg nyata.
b. Uni Personal / Pribadi
Trjd bila Kpl negaranya sj yg sm, scr kbtulan raja jg mengepalai dr Ngr.

Sifat2 Uni Riil & Personal :
a. Uni Fusi
Pnggabungn & pleburn total mjd 1 Ngr= Prsatuan
b. Uni Federasi
Mnyusun persatuan yg lbh rapi antr bbrp Ngr tanpa mghilangkan sifat asli
c. Uni Konfederasi
Utk mnciptakn prsekutuan yg lbh longgar dlm ms perang sj.


BAB VI
KEDAULATAN (KEKUASAAN TERTINGGI)

Kdaulatan dr bhs Latin “superamus” : Supremasi = di atas & mnguasai sglnya.
Ciri khas : Kekuasaan itu sm skali tdk terikat & tdk dibtasi oleh apapun.
Kedaulatan adlh suatu kekuasaan trtinggi pd suatu Ngr yg berlaku trhdp slrh wilayah dlm suatu Ngr.
Dlm Kajian Ilmu Ngr dibedakan 2 arah Kedaulatan :
1. Kdaulatan ke dlm
Masalah apa sj dpt mnjd bahan penentuan Ngr & bahwa dlm hal ini Ngr tdk tergantung dr pihak yg mpy wwnang yg lbh tinggi
2. Kdaulatan ke Luar
Tdk ada pihak dr luar Ngr yg brhk ikut campur trhdp urusan dlm Ngr ttt.

A. Kedaulatan Tuhan
Bahwa Tuhan yg brdaulat, dr kenyataan dlm suatu Ngr orang2 percaya tdk ada 1-pun dpt trjd tanpa kehendak Tuhan.
Dpt disalahgunaan oleh pemimpin yg Diktator.
Mrpkn teori yg plg awal muncul, & sgt erat dg perkemb agama br saat itu (Abad ke V- XV) yaitu Kristen.(Gereja yg dikepalai oleh seorang Paus). Teori mngajarkn “Ngr/pemerintah mproleh kkuasaan trtnggi itu dr Tuhan, kaitannya dg Kdaulatan, pmerintah mngndalik Ngr bdsr titah Tuhan.
Mnrt Augutinus, yg ajarannya brsifat Teokratis mngatakn bhw kdudukan Gereja yg dpimpin oleh Paus itu lbh tinggi dr kdudukn Ngr yg dpimpin oleh seorang Raja”

B. Kedaulatan Negara
Bahwa Ngr-lah yg berdaulat.
Mnrt Jean Bodin, kdaulatan adlh kkuasaan trtinggi yg sifatnya :
1. Tunggal
Hanya Ngr-lah yg mmiliki kdaulatan.
2. Asli
Kkuasaan tdk berasal dr kekuasaan lain. Jd tdk dturunkn oleh kkuasaan lain, mis. Provinsi / kab.
3. Abadi
Yg mpy kekuasaan trtinggi adlh Ngr
4. Tidak Dapat dibagi2
Kedaulatan tdk dpt dserahkan kpd orang / badan lain baik sbgian / slrhnya (soehino, 1987 : 79)

Paham kedaulatan Ngr srg dsalahgunakan oleh penguasa, misal : Raja Perancis = Louis XIV yg mnyatakan “Ngr adlh Saya”

C. Kedaulatan Hukum
Ngr umumnya adlh Ngr Hukum, yg berarti sgl tindakan dr penguasa hrs brdsr atas Hukum.
Krabbe brpendapat bhw yg mmiliki kekuasaan tertinggi dlm suatu Ngr adlh hukum itu sendri.Karena raja / penguasa / rakyat semua tunduk kpd aturan hukum.Jd yg berdaulat adlh hukum.

D. Kedaulatan Rakyat
Rakyat yg berdaulat, dr kenyataan bhw yg terbaik dlm suatu masy ialah apa yg dianggap baik oleh semua orang yg mrpkn rakyat.
Kekuasaan pd rakyat itu dperolehy dr suatu hk yg tdk tertulis, yg dsbt alam kodrat & rakyat myerahkan kekuasaan itu kpd raja dlm suatu perjanjian yg disbt perjanjian masy (Soehino, 1982 : 119)
Pendapat lain dr kedaultan Rakyat dr jhon Locke yg mngatakn :
1. Bhw rakyt brhk mnjlnkn revolusi thdp pemerintahn yg mlampaui bts2 kekuasaan yg ditrimanya;
2. Bhw mnusia itu brhk mnikmati hsl pkerjaany.
Bhw mnusia pd mulanya hidup dlm keadaan liar & kacau, dimn sikut mnjd raja. Merajalela hk rimba & struggle of the fittest , mnusia yg satu mrpkn srigala mnusia yg lainnya (homo homini lupus)

BAB VII
NEGARA, HUKUM DAN KEKUASAAN

A. Negara dan Hukum
Berarti suatu Ngr yg didlm wilayahnya :
1. Smua alat perlengkapan Ngr hrs brdasarkan Hk;
2. Smua penduduk hrs tunduk pd peraturan2 hk.

- Istilah yg ada adalah HTN & HTUN.
- Ngr & Hk slg berpengaruh ada dlm T. Kedaulatan Ngr & T. Kdaulatan Hk.
- Hans Kelsen “Ngr identik dgn Hk”
- Dlm prakteknya trjd pertentangan antr penganut T. Kdaulatan Ngr & T. Kdaulatan Hk di atas.
- Ada empat upaya untuk mmcahkannya, ttp prlu dibahas dl pendapat pemikiran2 hk Kelsel & Hegel :
a. Kelsen : berusaha mmcahkan masalah Ngr & Hk dgn mngidentifikasi tujuan2 ilmu hk, Ngr & Hk.. “Ngr akan terwujud apabila mampu mwujudkn dirinya sendiri atas dasar hk”.
b. Hegel : “Hk adalah kebebasan, kehendak rasional manusia mngenai kebebasannya sprt yg diatur dlm khidupan masy”. Keteraturan masy yg dpt dikenali mnrt Hegel adala “Ngr”

Maka berdsrkn pendapat di atas, 4 upaya pemecahan yg dimaksud adalah :
a. Scr Sdrhana ia mngabaikan baik kedudukan individu maupun kemanusiaan dlm Hk;
b. Scr Naif : Ngr sll mghendaki Hk;
c. Ketiga, untuk mmcahkan masalah dualisme antara Ngr & Hk dilakukan oleh Duguit dgn Mniadakan Ngr sbg Pribadi Bebas , dgn mnyamakan tertib Hk dgn Prinsip solidaritas sosial – Yg dinyatakn oleh duguit sbg Fakta – Ilmiah & dgn mnonjolkan baik Penguasa maupun yg dikuasai sbg tujuan Utama = tlah myelesaikan konflik;
d. Adalah Teori Marxis yg myatakn baik Hk maupun Ngr akan sama2 mghilang, ktika alat2 produksi jatuh ke tangan masyarakat. Kenyataannya di Ngr Uni Soviet tdk terjadi, krn bagaimanapun jg Hk yg dibuat dgn smangat anti Kapitalis & anti individualistik, akhirnya jg mrupakn Hk.

- Mac Iver dlm bukunya “The Modern State” : “bahwa yg hrs tunduk pd Hk trutama pd “Constitutional Law” bukanlah Ngr, melainkan Bdn2 pemerintah (government) dlm mjlankan pemerintahan & Bdn Legislatif dl mmbentuk UU.

B. Hukum & Kekuasaan
Mmiliki hub yg sgt erat mnrt Prof. Peperzak (Arief Sidharta, 2004) ada 2 Cara :
1. Cara I :
Mncoba Menelaah dr konsep SANKSI.
Sanksi pd dsrnya adalah penegakkan aturan2 Hk / keputusan2 Hk scr Syah.
2. Cara II :
Penciptaan & Perubahan aturan2 Hk diatur oleh Hk itu sndr.
Aturan fundamental bg jenis perubahan biasanya tercantum dlm Konstitusi dr Ngr2 yg bersangkutan. Pnegakkan konstitusi itu sndr mngasumsikn adanya kekuatan (force)
Force yg mndukung aturan2 & sistem Hk dpt bermacam2, misalnya dpt berupa :
1. Kyakinan Moral dr Masy;
2. Konsensus dr sel masy;
3. kwibawaan dr seorang pemimpin Kharismatik;
4. Kekuasaan yg smata2 swenang2 (kekerasan Blaka)
5. Kombinasi dr faktor2 yg disebutkan di atas.
Shg Mmunculkan adanya Kekuasaan (power)

HUKUM adalah rangkaian peraturan2 mngenai tingkah laku orang2 mnusia / badan2, baik bdn hk maupun bukan, sbg anggota2 suatu masy.
Tingkah laku di atas ada 2 : berbuat & tdk berbuat sesuatu. Maka kaidah hk ada 2 : mewajibkan / memperbolehkan & melarang berbuat sesuatu.
Sampai saat ini plg tdk dikenal 5 (lima) konsep Hk :
1. Hk adalah asas kbenaran & Keadilan yg bersifat Kodrati & berlaku Universal;
2. Hk adalah Norma2 positif di dlm sistem perUUan Hk nasional;
3. Hk adalah Apa yg diputuskan oleh Hakim In Concreto & tersistematisasi sbg Judge Made Law;
4. Hk adalah Pola2 prilaku sosial yg terlmbagakan, eksis sbg variabel sosial yg empirik;
5. Hk adalah Manifestasi makna2 simbolik pr pelaku sosial sbgmn tampak dlm interaksi antara mereka. (Soetandyo wignyosoebroto, 1992 : 2)

- Hk sbg Variabel Sosial yg Empirik mk hk tdk hanya dipahami scr Normatif ttp jg sbgmn terlihat dlm prilaku warga masya yg Nyata;
- Shg perlu dipahami Kultur Hk yg mlatarbelakangi prilaku masy di bid Hk.
- Kultur Hk mnrt Friedman ialah sperangkat nilai2 & sikap2 yg berkaitan dgn Hk yg mnentukan tingkah laku di bid hk & lembaga2y, baik scr positif maupaun negatif.
- Slanjutnya kultur Hk di atas oleh Daniel S Lev dirinci ke dlm nilai2 hukm Prosedural (mmpersoalkan cr2 pengaturan masy & manajemen konflik. = mmbantu mnentukan sistem tmpt yg diberikan kpd lembaga2 hk, politik, agama dsb) & nilai2 hk Subtantif ( trdr dr asumsi2 fundamental mngenai distribusi maupun penggunaan sumber2 di dlm masy, apa yg dianggap adil / tdk oleh masy dsb-nya) (Daniel S. Lev, 1990 :119-120)
- Fungsi Hk sbg Sarana Rekayasa Sosial maupun sbg Kontrol Sosial mk stiap peraturan yg dibuat / diciptakan dijlnkn ssuai dgn tujuan & makna yg dikandungnya.
- Sbg Sarana institusional untuk mnegakkan tertib Hk masy. Kaitannya dgn keefektifan Hk.
- Keefektifan Hk bl dikaitkn dgn badan2 penegak hk-nya, mk mnrt G.G Howards & R.S Summers ada 3 faktor yg mmpengaruhinya :
1. UU hrs dicanangkn dgn baik;
2. mrk yg bkerja sbg plaksana hk hrs mnunaikan tugasnya scr seragam dan bernafaskan hk;
3. Aparat penegak hk hrs bekerja tanpa jemu .

- Perubahan yg terjd dlm hk maupun masy sbg konsekuensi logis dr pembangunan.
- Scr Teoritis berlakunya hk dibedakan mnj 3 macam
1. Berlakunya scr Yuridis, bs berjalan bl persyaratan formal terpenuhi & pnetapannya didsrkn atas kaidah yg lbh tinggi;
2. Berlakunya scr Sosiologis, intinya keefektivitas hk / berlakunya / diterimanya kaedah hk di dlm masy. Berlakunya hk mrpkn kenyataan di dlm masy;
3. Brlakunya scr Filosofis, hk ssuai dgn cita2 hk sbg nilai positif yg tertinggi.
(Soerjono Soekanto, 1986 : 34-35)

- Agar hk dpt berfungsi dgn baik mk hrs mmnuhi 3 hal trsbt. Apabila terpenuhi scr Yuridis sj maka hk akan Mati, Terpenuhi scr Sosiologis sj maka hk akan tampak mnjd Aturan2 pemaksa. Berlaku scr filosofis sj mk hk sbg kaidah yg dicita2kan Saja.

KEKUASAN Adalah kemampuan orang / sekelompok orang untuk mnggerakkan orang / orang lain dlm mwujudkn prilaku ttt.
Yg plg Essensial dr konsep kekuasaan ini adalah : bahwa “kekuasaan itu mngekspresikn & mwujudkan kemauan dr seorang pribadi dlm hub-y dgn 1 / lbh pribadi lain trhdp siapa yg dsbt pertama mnjlnkn kkuasaannya.
- Kkuasaan adalh ksemptn dr ssorng / skelompok org2, untuk mydarkn masy akn kmauan2-y sndr dgn skaligs mnerapkny trhdp tindkn2 perlwanan dr org2 / gol2 ttt (Max Weber, 1946)
- Kekuasaan sosial : kseluruhan dr kmampuan, hub2-an & proses2 yg mnghsilkn ketaatan pihak lain untuk tujuan yg ditetapkn oleh pemegang kekuasaan. (Assif F, 1952)
- Kekausaan Politik (mrpkn bag kekuasaan sosial) adalah kmpuan untuk mmpengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat2nya ssuai dgn tujuan pemegang kekuasaan sndr (Hassan Suryono, 1999:47)
- Ossip K. F mmbedakan 2 mcm kkuasaan politik :
1. Bag dr kekuasaan sosial yg khususnya terwujud dlm Ngr (Kekuasaan Ngr) sprt : Lembaga Pemerintah, DPR, Presiden;
2. Bag dr kekuasaan sosial yg ditujukan kpd Negara (aliran2 / asosiasi2 pd saat2 ttt mmpengaruhi jlnnya pemerintahan. Sprt : Organisasi mahasiswa, Agama, Minoritas, LSM)
- Konsepsi Weber ttg Hakekat kekuasaan ada 2 cara untuk mmahaminya :
1. Kekuasaan dpt terletak pd diri individu yg berupa Kharisma;
2. Kekuasaan dlm Jabatan / status oleh Indvidu
Kharisma bukan ssuatu yg dpt dicari melainkan lbh dilihat sbg “anugrah Istimewa”, tdk bs diperoleh mllui proses pencarian, instrumen & prosedur ttt, bahkan tdk mllui pewarisan. (masy. Tradisional >< Masy Modern yg lbh Rasional)

- Bentuk2 kekuasaan beraneka macam. Mnrt Mac Iver ada 3 mcm tipe lapisan kekuasaan :
1. Tipe Kasta (dgn garis pemisah yg tegas & kaku) sprti : Tipe Penguasa (Raja), Bangsawan, Tentara, Pendeta, Petani & Buruh Tani, terakhir adalah para Budak.

2. Tipe Oligarkhis msh mmpunyai grs pmisah yg tegas, pembedaannya di dsr-kn pd kebudayaan masy trsbt. Msh diberi ksempatan untuk naik lapisan yg lbh tinggi. Perbedaan antar lapisan tdk bgt mencolok.Klas mnengah mmpunyai warga yg paling banyak. Ada pd masyarakat Feodal yg tlah berkembang.
3. Tipe Demokratis, mnunjukan kenyataan2 akan adanya garis2 pemisah antar lapisan. Klahiran tdk mnentukan status seseorang yg penting adalh kemampuannya jg keberuntungan.

- Gambar mngernai stratifikasi kekuasaan dgn dsr2-y dlm masy pra Industri, Industri, purna industri. (Soejono Soekanto, 1982)

Sistem Masyarakat
Pra Industri Industri Purna Industri
Sumber Tanah Industri /pabrik Pengetahuan
Pst Sosial Pertania, perkebunan Busines perusahaan Universitas pusat penelitian
Tokoh2 Dominan Pemilik tanah, klangan militer Busines perusahaan kalangan busines Universitas pusat penelitian, ilmuwan peneliti
Sarana Kekuasaan Penguasa kekuatan Pengaruh tak langsung trhdp politik Keseimbangan kekuatan politik ilmiah, hak asasi
Basis Kelas Harta Kekuatan militer Harga, orgnsasi politik Ketrampilan tekhnik organisasi politik
Cara Kewarisan Kewarisan, magang, pendidikan Pendidikan, mobilisasi

- Prof Mr. R. Krenenburg & Mr. Tk. B. Sabaroedin dlm bukunya Algemene Staatsleer (Ilmu Ngr Umum) mmbhas teori asal-usul kekuasaan :
1. Teori Teokrasi
Kekuasaan berasal dr Tuhan, berkembg pd jaman Pertengahan yaitu dr abad V – XV

2. T. Hukum Alam
Kekusaan berasal dr Rakyat & bukan dr Tuhan mlainkan dr Alam Kodrat.Kmudian kekuasaan dr Rakyat ini diserahkan kpd seseorang yg dsbt Raja untuk mylenggarakn kep rakyat.

3. T. Kekuasaan
Yg berhasil mngumpulkn kekuasaan, mrekalah yg mmegang pimpinan Ngr. Tokoh2nya sbb:
a. Kellikles “alam sndr mngaggap adil bl seseorang yg lbh tua mmpyai kekuasaan yg lbh bsr dr pd yang muda”
b. Voltaire “seorang Raja yg pertama adalah seorang prajurit yg beruntung yg mgalahkan prajurit yg lain”
c. Karl Mark “Ngr adalah alat2 dr orang2 yg kuat ekonominya untuk mguasai orang yg lemah ekonominya”
d. Horald J Laski “Hakekat Ngr hanyalah mrpkn kekuasaan pemaksa yg dgnkn untuk mlindungi sistem hak & kwajiban dr suatu proses lmbga produksi.

BAB VIII
BENTUK PEMERINTAHAN

Sejak jaman Yunani Kuno, para Cendekiawan Yunani beranggapan bahwa di Dunia ini ada 3 macam pemerintahan, yaitu : Monarchie, Oligarchie, dan demokrasi.
1. Monarchie : kekuasaan yg ada di tgn 1 orang;
2. Oligarchie : kekuasaan yg ada pd sdikit orng, di dlm ketatanegaraan dikenal 2 jenis :
a. Aristokrasi : kondisi pemerintahan Ngr yg dipegang oleh bbrapa orang kaum bangsawan
b. Plutokrasi : kondisi dmn pemerintahan Ngr dipegang oleh bbrapa orang kaum saudagar / orang kaya2 (Ramdhon Naning,1982 : 50)
3. Democratie : kekuasaan yg ada pd tangan Rakyt

Polybios mnjelaskn bahwa timbul & lenyapnya tiga Macam pemerintahan ini oleh sebab2 ttt, bahwa semula ada Monarchie, yg kmudian mnjelma mjd Oligarchie, yg kmudian berganti mnjd Demokrasi, & Demokrasi ini-pun tdk akan bertahan shg mnj Monarchie lg. Bgt pl seterusnya.

A. Bentuk Pemerintahan Klasik – Tradisionil (Monarki, Aristokrasi, Demokrasi)
1. Monarchie “adalah bentuk pemerintahan dmn trdpt Kpl Ngr yg turun-temurun”(Krenenburg,1982:84)
Ada 2 macam :
a. Monarchie Absolut (monokrasi)
Raja mmiliki kekuasaan yg tdk terbatas, kehendak Raja adalah kehendak Ngr.
Dibenarkan dgn adanya Teori :
- Kodrat illahi (kehendak Tuhan)
- Hak Historis (Warisan dr Nenek Moyang)
- Darma Kepemimpinany (Rakyat mmrlukan Pemimpin)
b. Monarchie Konstitusional
Kekuasaan tdk lg mutlak, ttp sdh dibatasi oleh konstitusi
2. Aristokrasi
3. Demokrasi
Ada 2 : Demokrasi Langsung (direch Democracy) & Tdk Langsung (representative democracy)

Dlm Ngr Demokrasi Modren tipe Demokrasi di bagi mnjd 3 :
1. Demokrasi, / pemerintahan perwakilan rakyat yg representatif, dgn sistem pemisahan kekuasaan scr tegas / Sistem Presidensil;
2. Demokrasi, / pemerintahan perwakilan rakyat yg representatif, dgn sistem pemisahan kekuasaan, ttapi diantara bdn legislatif & eksekutif ada hub yg bersifat timbal balik, dpt slg mmpengaruhi / Sistem Parlementer;
3. Demokrasi, / pemerintahan perwakilan rakyat yg representatif, dgn sistem pemisahan kekuasaan scr langsung dr rakyat yg dsbt Sistem Referendum / Sistem Badan Kerja.


Nilai2 demokrasi mnrt Miriam Budiardjo (1980 : 165-186) :
1. Myelesaikan perselisiahan scr damai & sukarela;
2. Mnjmin perubahan csr damai;
3. Pergantian penguasa scr teratur;
4. Penggunaan paksaan sdikit mungkin;
5. Adanya keanekaragaman;
6. Mnegakkan Keadilan;
7. Sistem pol Demokrasi yg memajukan Ilmu Pengetahuan;
8. Kebebasan2 yg terdapat dlm demokrasi.

B. Bentuk Pemerintahan Monarki (Absolut, Konstitusional, Parlementer)
1. Monarchie Absolut;
“Seluruh kekuasaan Ngr berada di tangan Raja” (Syarifuddin B., 1996 : 27)
2. Monarchie Konstitusional;
“apabila kekuasaan Raja dibatasi oleh peraturan2 baik yg terbentuk UU dasar tertulis maupun tdk tertulis”(Syarifuddin B., 1996 : 27)
3. Monarchie Parlementer
Adalah rakyat mmpunyai pengaruh yg besar & turut serta dlm pemerintahan (Syarifuddin B., 1996 : 27)
Menteri tdk bertanggung jawab pd Raja tetapi bertanggung Jwb pd Parlemen.
Mengandung 2 unsur penting :
a. Unsur Monarchie (Raja msh dihargai ssai dgn UU)
b. Unsur Parlementer (Legislatif mmpunyai kedudukan supremasi)

C. Bentuk Pemerintahan Republik (Diktator, Oligarki, Demokrasi)
“adalah suatu pemerintahan dmn kpl Ngr dipilih mllui pemilihan yg dilakukan oleh suatu dewan ssuai dgn peraturan / perUU-an.
1. Republik diktator “suatu bentuk pemerintahan republik dimana kekuasaan kpl Ngr (presiden) tdk terbatas”
2. Republik Oligarki “suatu bentu pemerintahan yg kekuasaan Ngr-nya dipegang oleh bbrapa orang yg pelaksanaannya trdpt kecenderungan mngutamakan kep sndr;
3. Republik demokrasi “suatu bentuk pemerintahan dgn kekuasaan sepenuhnya brada di tangan rakyat” (Syarifuddin B., 1996 : 28)

Jenis / Macam demokrasi :
1. Cara Penerapannya :
a. D. Langsung;
b. D. Tdk Langsung.

2. tipe demokrasi Modern :
a. D. Dgn Sistem Parlementer;
b. D. Dgn sistem Presidensil;
c. D. Dgn Sistem Referendum
1). Referendum Obligator (wajib)
Mnentukan berlakunya suatu UU
2). Referendum Fakultatif (tdk wajib)